Dalam kegiatan transportasi laut, sebuah kapal tidak hanya membutuhkan awak dan fasilitas untuk berlayar. Ketika kapal tiba di suatu pelabuhan, ada berbagai kebutuhan yang harus diurus, mulai dari dokumen kapal, pelaporan kedatangan dan keberangkatan, kebutuhan kepelabuhanan, hingga berbagai keperluan selama kapal berada di Indonesia.
Di sinilah perusahaan keagenan kapal memiliki peran penting. Perusahaan keagenan kapal membantu mengurus berbagai kepentingan kapal selama berada di pelabuhan atau wilayah Indonesia. Karena kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan sektor pelayaran dan kepelabuhanan, perusahaan yang menjalankannya membutuhkan legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan ini adalah SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. Namun, perlu diperhatikan bahwa sistem perizinan berbasis risiko di sektor transportasi terus mengalami perkembangan. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, yang berlaku sejak 2 Februari 2026. Peraturan tersebut mencabut PM 12 Tahun 2021 dan PM 13 Tahun 2023.
Selain itu, terdapat Permenhub Nomor PM 3 Tahun 2026 yang mengubah PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. Karena itu, bagi perusahaan yang ingin bergerak di bidang keagenan kapal, memahami istilah SIUPKK saja belum cukup. Perusahaan juga perlu mengetahui bagaimana bentuk perizinan yang berlaku saat ini dan apa saja yang harus dipersiapkan.
Apa Itu SIUPKK?
SIUPKK merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. Secara sederhana, usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional dan/atau kapal perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia.
Dalam materi informasi resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan keagenan kapal mencakup berbagai pekerjaan, seperti pelaporan rencana dan realisasi kedatangan serta keberangkatan kapal, penyerahan dokumen kapal kepada instansi terkait, pengurusan jasa kepelabuhanan, penunjukan perusahaan bongkar muat, hingga membantu memenuhi kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan.
Jadi, perusahaan keagenan kapal dapat menjadi pihak yang membantu menghubungkan kepentingan pemilik atau operator kapal dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan kapal selama berada di Indonesia.
Apakah SIUPKK Sama dengan Izin Angkutan Laut?
Tidak. SIUPKK berkaitan dengan usaha keagenan kapal, sedangkan izin untuk melakukan kegiatan angkutan laut memiliki fungsi yang berbeda. Dalam petunjuk teknis layanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, SIUPAL merupakan izin usaha yang diberikan kepada badan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan laut. Sementara untuk kegiatan keagenan kapal, terdapat perizinan usaha keagenan kapal yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut.
Perbedaan ini penting karena perusahaan tidak boleh menganggap bahwa satu izin dapat digunakan untuk menjalankan seluruh aktivitas dalam industri pelayaran. Jika bisnis kamu hanya bergerak dalam kegiatan keagenan kapal, kebutuhan perizinannya perlu disesuaikan dengan kegiatan tersebut.
Apa yang Dilakukan Perusahaan Keagenan Kapal?
Perusahaan keagenan kapal memiliki tugas yang cukup beragam. Salah satu kegiatan utamanya adalah membantu mengurus kebutuhan kapal ketika berada di Indonesia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
Mengurus Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Perusahaan keagenan membantu melakukan pelaporan terkait rencana dan realisasi kedatangan maupun keberangkatan kapal kepada pihak yang berwenang. Kegiatan ini penting karena kedatangan kapal ke pelabuhan melibatkan sejumlah proses administratif dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Mengurus Dokumen Kapal
Agen kapal dapat membantu menyerahkan dokumen kapal kepada instansi pemerintah terkait, termasuk pihak kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.
Mengurus Kebutuhan Kepelabuhanan
Ketika kapal berada di pelabuhan, terdapat berbagai layanan yang perlu dikoordinasikan. Perusahaan keagenan dapat membantu mengurus jasa kepelabuhanan yang dibutuhkan oleh kapal.
Mengatur Kebutuhan Bongkar Muat
Dalam kondisi tertentu, agen dapat menunjuk perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang berlaku.
Membantu Kebutuhan Kapal
Agen juga dapat membantu kebutuhan seperti pengisian bahan bakar, air tawar, perlengkapan, dan perbekalan kapal.
Mengurus Administrasi Muatan
Kegiatan keagenan juga dapat mencakup pembukuan dan pencairan muatan serta penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal sesuai ketentuan dan kewenangannya. Dengan banyaknya kegiatan tersebut, perusahaan keagenan kapal membutuhkan pemahaman yang baik mengenai prosedur pelayaran dan kepelabuhanan.
Siapa yang Membutuhkan SIUPKK?
SIUPKK berkaitan dengan perusahaan yang menjalankan usaha keagenan kapal. Artinya, apabila perusahaan memang menawarkan jasa untuk mewakili kepentingan kapal atau perusahaan angkutan laut selama kapal berada di Indonesia, kebutuhan legalitas keagenan kapal perlu diperhatikan. Namun, perusahaan yang hanya bergerak di bidang jasa umum di sekitar pelabuhan belum tentu membutuhkan izin yang sama.
Misalnya, perusahaan yang menyediakan jasa pengadaan barang umum untuk kapal tentu perlu dilihat berdasarkan jenis kegiatan usahanya. Demikian juga perusahaan yang menyediakan jasa bongkar muat memiliki ketentuan perizinan yang berbeda. Karena itu, jangan menentukan kebutuhan izin hanya karena perusahaan bekerja di lingkungan pelabuhan. Yang perlu diperiksa adalah kegiatan usaha yang benar-benar dilakukan perusahaan.
Kenapa Legalitas Ini Penting?
Bagi perusahaan yang bergerak di bidang keagenan kapal, legalitas bukan hanya dokumen administratif. Ada beberapa alasan mengapa legalitas usaha perlu dipersiapkan dengan baik.
Memberikan Dasar Legalitas Kegiatan
Perusahaan memiliki dasar perizinan untuk menjalankan kegiatan keagenan kapal sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.
Meningkatkan Kepercayaan Klien
Pemilik kapal dan perusahaan angkutan laut tentu perlu memastikan bahwa pihak yang membantu mengurus kepentingan kapal memiliki legalitas yang sesuai. Kelengkapan dokumen dapat menjadi salah satu pertimbangan ketika perusahaan memilih agen kapal.
Mempermudah Proses Kerja Sama
Ketika perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan pelayaran, operator kapal, atau pihak lain di sektor maritim, dokumen legalitas dapat menjadi bagian dari proses verifikasi.
Mengurangi Risiko Administratif
Legalitas yang sesuai membantu perusahaan menjalankan kegiatan dengan dasar yang lebih jelas dan mengurangi risiko masalah akibat menjalankan kegiatan di luar ruang lingkup perizinannya.
Hubungan SIUPKK dengan KBLI
Seperti perizinan usaha lainnya, perusahaan keagenan kapal juga perlu memperhatikan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dalam dokumen standar usaha keagenan kapal yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan jasa keagenan kapal dikaitkan dengan KBLI 52297. KBLI tersebut berkaitan dengan aktivitas jasa keagenan kapal atau agen perkapalan perusahaan pelayaran.
Namun, perusahaan tetap perlu melakukan pengecekan berdasarkan sistem dan ketentuan terbaru ketika melakukan pengurusan. Jangan sampai perusahaan sudah menjalankan kegiatan keagenan kapal, tetapi data kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen legalitas tidak sesuai. Kesesuaian antara kegiatan nyata dan data legalitas menjadi salah satu hal yang sebaiknya diperhatikan sejak awal.
Jangan Menganggap NIB Sudah Cukup
NIB merupakan salah satu dokumen dasar dalam perizinan berusaha. Namun, perusahaan tidak sebaiknya berhenti setelah mendapatkan NIB. Untuk kegiatan tertentu di sektor transportasi, terdapat standar dan persyaratan sektoral yang harus dipenuhi.
Karena itu, perusahaan perlu melihat keseluruhan kebutuhan legalitas berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk usaha keagenan kapal, perusahaan perlu memahami ketentuan sektor transportasi laut dan memastikan bentuk perizinan yang berlaku sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini semakin penting karena aturan sektor transportasi mengalami pembaruan pada 2026.
Perizinan Keagenan Kapal Saat Ini Perlu Diperhatikan
Ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh pemilik bisnis. Istilah SIUPKK masih banyak digunakan dalam pembahasan usaha keagenan kapal. Namun, sistem perizinan berbasis risiko telah berkembang. Dalam petunjuk teknis layanan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2025, istilah yang digunakan dalam layanan terbaru antara lain Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal sebagai dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan keagenan kapal.
Sementara itu, dokumen pelayanan pemerintah daerah atau unit kerja tertentu masih dapat mencantumkan istilah SIUPKK dalam persyaratan administratif, seperti dalam layanan persetujuan operasional kantor pusat atau cabang perusahaan keagenan kapal. Artinya, pemilik usaha perlu berhati-hati ketika menggunakan informasi mengenai SIUPKK. Jangan hanya mencari informasi berdasarkan istilah lama, tetapi periksa juga bentuk perizinan yang berlaku saat pengajuan dilakukan.
Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan?
Persyaratan dapat mengikuti ketentuan terbaru dan dapat berbeda sesuai bentuk kegiatan serta layanan yang diajukan. Namun, perusahaan sebaiknya mempersiapkan dokumen dasar seperti:
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- NIB.
- NPWP perusahaan.
- Data pengurus perusahaan.
- Data pemegang saham.
- KBLI yang sesuai.
- Struktur organisasi.
- Dokumen terkait tenaga ahli atau tenaga kerja sesuai persyaratan.
- Dokumen pendukung kegiatan usaha.
- Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan sektor transportasi laut.
Sebagai contoh, salah satu layanan persetujuan operasional kantor pusat atau cabang perusahaan keagenan kapal mencantumkan NIB, NPWP, SIUPAL atau SIUPKK sesuai konteks persyaratan, struktur organisasi, akta pendirian, serta tenaga ahli dengan kualifikasi tertentu. Karena ketentuan telah diperbarui, perusahaan tetap perlu memeriksa persyaratan resmi terbaru sebelum mengajukan perizinan.
Bagaimana dengan Tenaga Ahli?
Bisnis keagenan kapal tidak hanya membutuhkan dokumen perusahaan. Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan. Perusahaan harus memastikan personel yang bertanggung jawab memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan ketentuan yang berlaku.
Dalam salah satu standar pelayanan untuk kantor cabang keagenan kapal, misalnya, terdapat persyaratan tenaga ahli dengan kualifikasi minimal ANT-III dan/atau D-III Pelayaran atau Transportasi Laut. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis keagenan kapal membutuhkan kesiapan operasional, bukan hanya kelengkapan dokumen administrasi.
Apa Bedanya Agen Kapal dengan Perusahaan Pelayaran?
Perbedaan ini juga penting dipahami. Perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan laut menjalankan kegiatan pengangkutan melalui laut sesuai izin dan kegiatan usahanya. Sementara itu, perusahaan keagenan kapal bertugas mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama berada di Indonesia.
Agen kapal dapat membantu mengurus berbagai kebutuhan administratif dan operasional kapal, tetapi bukan berarti agen tersebut otomatis menjadi pemilik atau operator kapal. Pembagian peran tersebut membuat masing-masing kegiatan memiliki kebutuhan legalitas yang berbeda.
Bagaimana Jika Perusahaan Ingin Membuka Kantor Cabang?
Perusahaan yang berkembang mungkin tidak hanya melayani satu pelabuhan. Ketika perusahaan ingin memperluas kegiatan ke wilayah lain, kebutuhan terkait kantor cabang juga perlu diperhatikan. Dalam petunjuk teknis layanan Ditjen Perhubungan Laut, kantor cabang keagenan kapal dijelaskan sebagai bagian dari perusahaan keagenan kapal yang didirikan untuk menunjang kegiatan usaha di tempat lain di luar domisili kantor pusat.
Artinya, ekspansi bisnis ke wilayah atau pelabuhan lain tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk kantor cabang. Perusahaan sebaiknya tidak langsung membuka operasional baru tanpa memastikan seluruh persyaratan administratif dan perizinannya telah dipenuhi.
Jangan Asal Memilih KBLI
Salah satu kesalahan yang dapat terjadi ketika mendirikan perusahaan adalah memilih KBLI hanya berdasarkan nama yang terdengar paling dekat dengan kegiatan usaha. Padahal, setiap KBLI memiliki ruang lingkup kegiatan masing-masing.
Jika perusahaan ingin menjalankan usaha keagenan kapal, pastikan KBLI yang digunakan memang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kesalahan dalam memilih KBLI dapat berpengaruh terhadap proses perizinan berikutnya. Karena itu, pemetaan kegiatan usaha sebaiknya dilakukan sejak awal.
Perhatikan Perubahan Regulasi
Peraturan di sektor transportasi laut dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan kegiatan dan sistem perizinan. Pada 2026, Kementerian Perhubungan menerbitkan PM 1 Tahun 2026 yang menjadi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk atau jasa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi. Peraturan ini mencabut PM 12 Tahun 2021 dan PM 13 Tahun 2023.
Selain itu, PM 3 Tahun 2026 mengubah PM 59 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Karena itu, informasi mengenai SIUPKK yang diperoleh dari sumber lama sebaiknya tidak langsung digunakan sebagai dasar pengurusan. Perusahaan perlu memastikan persyaratan dan bentuk perizinan yang berlaku pada saat pengajuan.
Kesalahan yang Perlu Dihindari
Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh perusahaan yang ingin masuk ke bisnis keagenan kapal.
Pertama, menganggap NIB sudah mencakup seluruh kebutuhan perizinan.
Kedua, menggunakan KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Ketiga, mengabaikan persyaratan tenaga ahli.
Keempat, menggunakan informasi perizinan yang sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru.
Kelima, menjalankan kegiatan di luar ruang lingkup perizinan.
Keenam, membuka kantor cabang tanpa memeriksa persyaratan yang berlaku.
Kesalahan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menghambat proses bisnis ketika perusahaan mulai bekerja sama dengan klien atau menjalani proses verifikasi.
Kapan Sebaiknya Mengurus Legalitas?
Idealnya, legalitas disiapkan sebelum perusahaan mulai menawarkan jasa secara komersial. Jangan menunggu sampai mendapatkan kontrak dari perusahaan pelayaran baru mulai mencari tahu mengenai izin yang dibutuhkan.
Proses persiapan yang dilakukan lebih awal memberikan perusahaan waktu untuk mengecek dokumen, menyesuaikan KBLI, mempersiapkan tenaga ahli, dan memenuhi persyaratan lainnya. Dengan begitu, ketika peluang kerja sama datang, perusahaan tidak perlu terburu-buru menyelesaikan legalitas.
Kesimpulan
SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal merupakan istilah yang berkaitan dengan usaha keagenan kapal, yaitu kegiatan untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional maupun asing selama berada di Indonesia. Kegiatan perusahaan keagenan kapal dapat mencakup pelaporan kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan dokumen, jasa kepelabuhanan, kebutuhan kapal, administrasi muatan, hingga berbagai kegiatan lain sesuai kewenangan dan kesepakatan dengan pemilik atau operator kapal.
Namun, pemilik usaha perlu memperhatikan bahwa sistem perizinan sektor transportasi telah mengalami perkembangan. Pada 2026, Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi baru mengenai standar kegiatan usaha berbasis risiko, dan dalam layanan terbaru digunakan istilah Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal.
Karena itu, jika kamu ingin membuka atau mengembangkan bisnis keagenan kapal, jangan hanya mencari informasi mengenai "cara mendapatkan SIUPKK". Pastikan juga kamu memahami bentuk perizinan yang berlaku saat ini, KBLI yang sesuai, ruang lingkup kegiatan, persyaratan tenaga ahli, serta dokumen yang perlu dipersiapkan.
Jika kamu masih bingung menentukan legalitas untuk bisnis keagenan kapal atau jasa kepelabuhanan, Dokter Legal dapat membantu melakukan pengecekan kebutuhan izin berdasarkan kegiatan usaha yang kamu jalankan. Dengan legalitas yang dipersiapkan sejak awal, bisnis dapat lebih siap menghadapi proses kerja sama dengan perusahaan pelayaran maupun pihak lain di sektor transportasi laut.
