Ketika baru merintis bisnis, promosi sering menjadi salah satu langkah pertama yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pelanggan. Media sosial, iklan digital, marketplace, hingga kerja sama dengan influencer dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran pasar dan menarik minat pembeli. Namun, bagaimana jika legalitas usaha belum lengkap? Apakah bisnis tetap boleh dipromosikan meskipun beberapa dokumen perizinannya masih dalam proses pengurusan?

Pertanyaan ini cukup penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin segera memperkenalkan bisnisnya tanpa mengabaikan kewajiban hukum. Sebab, aktivitas promosi dan kegiatan operasional memiliki ketentuan yang perlu dipahami secara terpisah. Pada dasarnya, belum lengkapnya seluruh dokumen legalitas tidak otomatis membuat setiap aktivitas promosi dilarang. Akan tetapi, pelaku usaha perlu memperhatikan jenis produk atau layanan yang ditawarkan, status perizinannya, serta klaim yang disampaikan kepada masyarakat.

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, kewajiban pelaku usaha ditentukan berdasarkan jenis kegiatan dan tingkat risikonya. Ketentuan tersebut saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lalu, apa saja yang perlu dipahami sebelum bisnis mulai dipromosikan meskipun legalitasnya belum sepenuhnya lengkap?

1. Bedakan Aktivitas Promosi dan Kegiatan Operasional
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa promosi tidak selalu sama dengan menjalankan kegiatan usaha secara penuh. Misalnya, sebuah perusahaan sedang mempersiapkan pembukaan klinik kecantikan. Sebelum operasional dimulai, perusahaan mungkin ingin memperkenalkan nama brand, konsep layanan, desain tempat, atau informasi rencana pembukaan kepada calon pelanggan.

Aktivitas memperkenalkan bisnis seperti ini perlu dibedakan dari tindakan menerima pasien dan memberikan pelayanan medis. Jika kegiatan pelayanan membutuhkan perizinan atau pemenuhan standar tertentu, perusahaan tidak boleh menganggap bahwa promosi yang sudah dilakukan menjadi alasan untuk mulai beroperasi tanpa memenuhi persyaratan tersebut.

Hal serupa berlaku pada bisnis makanan, kosmetik, produk kesehatan, dan bidang usaha lain yang memiliki ketentuan khusus. Memperkenalkan brand tidak otomatis berarti produk sudah boleh diedarkan atau layanan sudah boleh diberikan. Karena itu, pelaku usaha perlu menentukan batas yang jelas antara kegiatan pemasaran awal dan aktivitas yang secara hukum sudah memerlukan izin untuk dijalankan.

2. Pastikan NIB dan Kegiatan Usaha Sudah Sesuai
Meskipun bisnis masih berada dalam tahap pengembangan, pelaku usaha sebaiknya mulai memperhatikan legalitas dasar perusahaan. Salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Melalui OSS, pelaku usaha juga dapat mendaftarkan kegiatan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

Namun, memiliki NIB bukan berarti seluruh kegiatan bisnis otomatis boleh dijalankan. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, terdapat kegiatan yang memerlukan pemenuhan standar atau izin tambahan sebelum dapat beroperasi.

Sebagai contoh, usaha dengan tingkat risiko rendah pada umumnya memiliki persyaratan berbeda dari kegiatan berisiko menengah atau tinggi. Untuk kegiatan tertentu, pelaku usaha harus memenuhi sertifikat standar atau memperoleh izin sesuai ketentuan sebelum menjalankan operasionalnya.

Karena itu, sebelum melakukan promosi secara luas, periksa apakah bidang usaha yang dicantumkan dalam NIB sudah sesuai dengan produk atau layanan yang diperkenalkan. Jangan sampai informasi promosi menawarkan kegiatan yang berbeda dari aktivitas usaha yang terdaftar.

Legalitas Belum Lengkap, Bolehkah Bisnis Tetap Dipromosikan? Ini yang Perlu Dipahami
Saat merintis bisnis, promosi sering menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pelanggan. Pelaku usaha bisa mulai membangun akun media sosial, membuat katalog, memasang iklan, hingga mengumpulkan calon pelanggan sebelum kegiatan bisnis berjalan sepenuhnya. Namun, bagaimana jika legalitas usaha belum lengkap? Apakah bisnis tetap boleh dipromosikan meskipun beberapa dokumen perizinannya masih dalam proses?

Jawabannya bergantung pada jenis usaha, produk atau layanan yang ditawarkan, serta bentuk promosi yang dilakukan. Memperkenalkan rencana bisnis tidak selalu sama dengan menjual produk atau menjalankan layanan yang belum memenuhi persyaratan. Ada pula kategori produk tertentu yang memiliki ketentuan khusus, bahkan membatasi promosi sebelum produk memperoleh izin atau notifikasi yang diwajibkan.

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami batas antara kegiatan pemasaran dan aktivitas komersial yang sudah memerlukan pemenuhan perizinan. Jangan sampai promosi yang seharusnya membantu memperkenalkan bisnis justru menimbulkan persoalan hukum.

1. Bedakan Aktivitas Promosi dan Kegiatan Operasional
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa promosi dan operasional bisnis merupakan dua aktivitas yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan sedang mempersiapkan pembukaan klinik kecantikan. Sebelum beroperasi, perusahaan mungkin ingin memperkenalkan nama merek, konsep tempat, rencana pembukaan, atau informasi mengenai layanan yang nantinya tersedia.

Aktivitas pengenalan tersebut perlu dibedakan dari tindakan menerima pasien dan memberikan pelayanan medis. Jika layanan yang ditawarkan membutuhkan perizinan atau pemenuhan standar tertentu, perusahaan tidak boleh menjadikan promosi sebagai alasan untuk mulai beroperasi sebelum persyaratannya dipenuhi.

Hal serupa berlaku untuk bisnis makanan, kosmetik, alat kesehatan, dan bidang usaha lainnya. Memperkenalkan rencana bisnis tidak otomatis berarti produk sudah boleh diedarkan atau layanan sudah boleh diberikan.

Oleh sebab itu, tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang dilakukan. Apakah hanya memperkenalkan merek dan rencana usaha, membuka pendaftaran minat, menerima pesanan, atau langsung menjual produk kepada konsumen? Perbedaan aktivitas tersebut perlu diperhatikan karena dapat memiliki konsekuensi perizinan yang berbeda.

2. Pastikan NIB dan Kegiatan Usaha Sudah Sesuai
Meskipun bisnis masih dalam tahap pengembangan, pelaku usaha sebaiknya mulai memperhatikan legalitas dasar perusahaan. Salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Melalui Online Single Submission (OSS), pelaku usaha juga mendaftarkan kegiatan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Namun, memiliki NIB bukan berarti seluruh kegiatan bisnis otomatis boleh dijalankan. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, kewajiban pelaku usaha ditentukan berdasarkan jenis kegiatan dan tingkat risikonya.

Sebagai contoh, kegiatan dengan risiko menengah rendah memerlukan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pemenuhan standar. Sementara itu, untuk risiko menengah tinggi, Sertifikat Standar yang telah terverifikasi menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Kegiatan berisiko tinggi memerlukan izin sebelum operasional atau komersial dilakukan.

Karena itu, sebelum melakukan promosi secara luas, periksa apakah bidang usaha yang tercantum dalam NIB sudah sesuai dengan produk atau layanan yang diperkenalkan. Jangan sampai materi pemasaran menawarkan kegiatan yang berbeda dari aktivitas usaha yang terdaftar.

3. Perhatikan Ketentuan Khusus untuk Produk yang Dipasarkan
Tidak semua produk memiliki aturan promosi yang sama. Beberapa kategori produk diawasi secara khusus karena berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen. Contohnya adalah kosmetik. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, promosi dan iklan kosmetik hanya dapat dilakukan untuk kosmetik yang telah memperoleh izin edar berupa notifikasi dari BPOM. Materi promosi juga harus sesuai dengan informasi pada notifikasi dan tidak boleh menyesatkan.

Artinya, jika perusahaan sedang menyiapkan produk kosmetik dan notifikasinya belum terbit, perusahaan tidak boleh langsung memasarkan produk tersebut seolah-olah sudah memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Hal serupa perlu diperhatikan pada pangan olahan, obat, suplemen kesehatan, dan produk lain yang memiliki ketentuan peredaran serta periklanan tersendiri. Pelaku usaha harus memeriksa regulasi sektoral yang berlaku sebelum membuat iklan atau menerima penjualan. Jadi, jangan hanya berpatokan pada legalitas badan usaha. Status produk juga perlu diperiksa karena NIB perusahaan tidak menggantikan izin edar atau persetujuan produk yang diwajibkan.

4. Hindari Klaim Promosi yang Belum Bisa Dibuktikan
Legalitas yang belum lengkap bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Isi materi promosi juga harus disusun secara bertanggung jawab. Pelaku usaha sebaiknya tidak menyampaikan klaim yang belum memiliki dasar atau memberikan kesan bahwa produk sudah mendapatkan pengakuan resmi padahal prosesnya masih berjalan.

Misalnya, perusahaan tidak boleh mencantumkan keterangan "sudah terdaftar BPOM" jika nomor notifikasi atau izin edar yang diwajibkan belum diperoleh. Begitu pula penggunaan kalimat "terbukti menyembuhkan", "pasti aman", atau klaim manfaat lainnya perlu disesuaikan dengan ketentuan produk dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kosmetik, BPOM secara khusus menegaskan bahwa promosi dan iklan harus objektif, lengkap, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan data dan informasi pada notifikasi.

Jika produk masih dalam tahap pengembangan, gunakan informasi yang jujur. Perusahaan dapat memperkenalkan konsep merek atau memberikan informasi bahwa produk sedang dipersiapkan, tetapi jangan membuat pernyataan yang seolah-olah seluruh persyaratan telah dipenuhi. Promosi yang transparan membantu menjaga kepercayaan calon pelanggan sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.

5. Bedakan Promosi Pengenalan dengan Penjualan atau Penerimaan Pesanan
Dalam praktik pemasaran, ada beberapa aktivitas yang sekilas terlihat serupa, tetapi perlu dibedakan berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya. Promosi pengenalan bisnis dapat berupa publikasi nama merek, informasi perusahaan, rencana pembukaan cabang, atau pengumuman bahwa suatu layanan sedang dipersiapkan. Aktivitas ini tetap harus memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku pada bidang usaha terkait.

Promosi penawaran produk atau layanan sudah mengarahkan calon konsumen untuk membeli atau menggunakan sesuatu. Pada tahap ini, pelaku usaha perlu memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memang sudah memenuhi persyaratan untuk ditawarkan. Penjualan dan penerimaan pesanan dapat menjadi bagian dari kegiatan komersial. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa apakah izin dan standar yang diwajibkan sudah terpenuhi sebelum transaksi dilakukan.

Sebagai contoh, perusahaan yang sedang menyiapkan produk makanan dapat memperkenalkan mereknya kepada calon pelanggan. Namun, jika jenis pangan tersebut wajib memiliki izin edar, perusahaan perlu memastikan persyaratan tersebut sudah dipenuhi sebelum produk dipasarkan sesuai ketentuan. Jangan menganggap penggunaan istilah pre-order, coming soon, atau segera hadir otomatis membuat aktivitas promosi terbebas dari kewajiban perizinan. Penilaiannya tetap bergantung pada jenis produk, bentuk penawaran, dan aturan yang berlaku.

6. Siapkan Legalitas Secara Bertahap Sebelum Promosi Diperluas
Agar kegiatan pemasaran tidak menimbulkan masalah, perusahaan sebaiknya menyusun tahapan persiapan legalitas sebelum menjalankan promosi secara lebih luas. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

• Periksa legalitas perusahaan. Pastikan bentuk usaha, NIB, KBLI, dan data perusahaan sudah sesuai dengan kegiatan bisnis.
• Identifikasi izin produk atau layanan. Periksa apakah produk membutuhkan izin edar, sertifikasi, notifikasi, atau persyaratan khusus lainnya.
• Pastikan status perizinan operasional. Evaluasi apakah kegiatan yang akan ditawarkan sudah boleh dijalankan atau masih berada pada tahap persiapan.
• Tinjau materi promosi. Pastikan klaim, informasi produk, dan keterangan legalitas tidak menyesatkan.
• Simpan dokumen pendukung. Rapikan dokumen perusahaan, bukti pemenuhan standar, serta dokumen produk yang relevan.

Dalam hal ini, pelaku usaha dapat menggunakan OSS untuk memeriksa status perizinan dan persyaratan kegiatan usaha. PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu acuan utama dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi melalui sistem tersebut. Jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, perusahaan perlu menentukan langkah penyelesaiannya terlebih dahulu. Dengan begitu, rencana promosi dapat disusun sesuai tahapan kesiapan bisnis.

7. Evaluasi Legalitas Ketika Bisnis Mulai Berkembang
Legalitas usaha bukan sesuatu yang cukup diperiksa hanya ketika bisnis pertama kali didirikan. Ketika perusahaan menambah produk, memperluas layanan, membuka cabang, atau memasuki pasar baru, kebutuhan perizinannya bisa ikut berubah. Misalnya, bisnis yang awalnya hanya menjual produk dari pemasok kemudian mulai memproduksi barang dengan merek sendiri. Perubahan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi kegiatan usaha, kebutuhan perizinan, dan kewajiban produk yang harus dipenuhi.

Begitu pula ketika perusahaan yang sebelumnya hanya memasarkan produk secara langsung mulai memasuki marketplace, bekerja sama dengan distributor, atau menjalin kontrak dengan perusahaan besar. Calon mitra mungkin meminta dokumen legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan sebelum kerja sama dilakukan. Karena itu, lakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian kegiatan usaha dan dokumen yang dimiliki. Jangan sampai strategi pemasaran berkembang lebih cepat daripada kesiapan legalitas perusahaan.

Kesimpulan
Bisnis dengan legalitas yang belum lengkap tidak otomatis dilarang melakukan seluruh bentuk promosi. Namun, pelaku usaha harus memahami perbedaan antara memperkenalkan rencana bisnis, menawarkan produk, menerima pesanan, dan menjalankan kegiatan komersial. Ketentuan yang berlaku juga bergantung pada jenis usaha. Produk tertentu, seperti kosmetik dan pangan olahan yang wajib memiliki izin edar, memiliki persyaratan khusus sebelum dapat dipromosikan atau dipasarkan. Selain itu, klaim dalam iklan harus disampaikan secara jujur dan tidak menyesatkan.

Jadi, sebelum memperluas promosi, pastikan legalitas perusahaan, izin produk, dan persyaratan operasional sudah diperiksa sesuai bidang usaha yang dijalankan. Jika kamu sedang merintis bisnis dan masih bingung menentukan legalitas yang perlu disiapkan sebelum melakukan promosi, Dokter Legal siap membantu mengevaluasi kebutuhan perizinan usaha dan mendampingi proses pengurusannya. Dengan dokumen yang sesuai, kamu bisa memperkenalkan bisnis secara lebih terarah sekaligus mempersiapkan usaha untuk berkembang.